Pemerintah akan membuat mekanisme dana talangan untuk penanganan bencana alam. Nantinya dana ini bisa diakses pemerintah daerah (pemda) yang wilayahnya terkena dampak parah dari bencana tersebut.
Baca Juga : Gadis Kampung Tertipu & Akhirnya Hilang Keperlawanan
Baca Juga : Artis Indonesia yang Berhasil Di Rekam Bermain Cinta
Baca Juga : Cerita Misteri Aneh Rumah Bordil Super Mewah Di Indonesia
Baca Juga : Artis Indonesia yang Berhasil Di Rekam Bermain Cinta
Baca Juga : Cerita Misteri Aneh Rumah Bordil Super Mewah Di Indonesia
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam 7 tahun terakhir, rata-rata kerugian yang timbul akibat bencana alam mencapai Rp 22 triliun per tahun. Sebab itu, butuh dana yang besar pula untuk melakukan rehabilitasi pasca bencana.
"Tadi kami juga mendengar TNI dan Polri seperti yang saya sampaikan untuk tahun ini kita melihat pola dari bencana ini selama hampir sekitar 7 tahun terakhir rata-rata nilai kerugian akibat bencana Rp 22 triliun per tahunnya. Kalau kita lihat dari sisi penganggarannya kita lebih selain anggaran di BNPB sebagai institusi, kita punya dana cadangan di bendahara umum negara," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/10/2018).
Melihat besarnya dana yang diperlukan untuk melakukan perbaikan pasca bencana, maka pemerintah tengah memikirkan mekanisme pengumpulan dana untuk bencana.
"Sekarang dengan pola yang semakin kita lihat, kita sedang memikirkan mekanisme adanya pooling fund. Selain dana cadangan kedaruratan yang kita pegang di Kementerian Keuangan. Mungkin kita akan mulai create suatu pooling fund di mana pemerintah daerah dengan anggaran dari pemerintah pusat akan dibuat suatu pooling fund atau uang yang dikumpulkan, di mana tata kelola dari uang itu akan menyangkut kepada masalah bencana," jelas dia.
Nantinya dana tersebut bisa akan bisa diakses pemda yang membutuhkan anggaran untuk merehabilitasi daerahnya yang terkena bencana. Rencananya mekanisme tersebut akan mulai dijalankan pada tahun depan.
"Kalau suatu daerah terkena bencana dengan skala tertentu dengan jumlah korban tertentu dengan tingkat kerusakan tertentu mereka akan langsung immediately mendapatkan tambahan anggaran. Itu yang sedang kami sekarang finalkan, kita pikirkan, kita mulai introduce di 2019. Ini akan cikal bakal bagi kita untuk melakukan apa yang disebut cathastrophic, dana katasropik yang bisa diakses oleh pemerintah daerah," kata dia.
Menurut Sri Mulyani, pemerintah belajar dari negara-negara lain yang rawan terkena bencana agar anggarannya tidak habis untuk penanganan bencana.
"Kita meniru yang terjadi di negara Meksiko dan juga negara-negara karibian yang sering terkena hurricane. Dan negara-negara itu kalau terkena bencana tsunami atau hurricane, GDP habis karena mereka pulau kecil. Tapi tingkat risikonya sangat intens, jadi kita akan belajar bagaimana mendisain bagaimana pendanaan itu," tandas dia
|
0 komentar:
Posting Komentar