Wakil Ketua DPR dari F-Gerindra Fadli Zon mengkritik Presiden Jokowi yang meminta aparat TNI-Polri mensosialisasikan kinerja pemerintah. Menurut Fadli, arahan Jokowi politis.
"Permintaan Presiden Joko Widodo di depan anggota TNI/Pori untuk mensosialisasikan kinerja pemerintah, jelas pernyataan yang sangat berbahaya. Sangat politis. Tidak proporsional. Seharusnya Presiden sensitif, pernyataannya tersebut tak hanya akan mencederai proses pemilu, tapi bisa merobohkan demokrasi," ujar Fadli dalam keterangannya, Jumat (24/8/2018).
Ada dua alasan mengapa Fadli berpendapat demikian. Pertama, arahan Jokowi dinilai bertentangan dengan UU TNI/Polri.
"Di dalam UU TNI Nomor 34/2004 Pasal 39 Ayat 2, menyebutkan bahwa 'Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis'. Sementara UU Polri Nomor 2/2002, Pasal 28 Ayat 1, menyebutkan 'Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis'," jelas Fadli.
Yang kedua, arahan Jokowi dinilai politis. Terlebih, kata Fadli, Jokowi kini juga berstatus sebagai bakal capres 2019.
"Alasan kedua, permintaan Presiden kepada anggota TNI/Polri jelas sangat politis. Sebab, yang menyampaikannya adalah Presiden yang pada saat bersamaan juga berstatus sebagai bakal calon presiden. Semestinya, Presiden harus semakin menegaskan jaminan netralitas TNI dan Polri di tahun Pemilu ini. Bukan justru menarik-narik TNI/Polri ke politik praktis. Ini sama saja mengajak anggota TNI/Polri menjadi tidak profesional," tuturnya.
Sebelumnya, Jokowi menitipkan pesan kepada siswa Sesko TNI dan Sespimti Polri untuk mensosialisasikan apa saja kinerja yang telah dicapai oleh pemerintah.
"Saya titip seluruh perwira juga ikut mensosialisasikan, ikut disampaikan pada momen-momen yang tepat untuk menyampaikan itu," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/8).
"Kita harus tahu kenapa kita bangun infrastruktur di Indonesia bagian timur. Untuk apa? Kalau kita mau cepat meningkatan pertumbuhan ekonomi ya bangun di Jawa. Cepat mendongkrak pertumbuhan ekonomi, return ekonomi baliknya lebih cpet. Infrastruktur hampir kelihatan, tinggal nambah sedikit-sedikit, return politiknya juga lebih cepat karena 60 persen penduduk ada di Jawa. Tapi apakah itu yang mau kita lakukan?" tambah Jokowi.
0 komentar:
Posting Komentar