BIN Terlibat Pemulangan Neno Warisman, Gerindra: Intel Melayu
Deklarator gerakan #2019GantiPresiden Neno Warisman mengaku pemulangannya dari Pekanbaru ke Jakarta turut ditangani Kabinda (kepala BIN daerah) setempat. Partai Gerindra melontarkan kritik kepada BIN.
"Ya itu namanya intel melayu," ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/8/2018).
Muzani menyebut penolakan massa terhadap Neno yang berujung pemulangan paksa merupakan tindakan yang menggelikan. Ia menyebut Indonesia seperti bukan negara demokrasi saat ini.
"Kesadaran untuk menghargai perbedaan pendapat justru tidak ada tempat dalam negara demokrasi. Kan kita sudah sepakat negara ini negara demokrasi, bukan negara kekuasaan apalagi negara polisi," jelas Muzani.
Ia menegaskan, dalam negara demokrasi, kesadaran untuk berbeda pendapat harus mendapatkan porsi. Muzani menyebut, gerakan yang ingin Presiden Joko Widodo lanjut dua periode dan ganti presiden harus mendapat perlakuan yang sama.
Wakil Ketua MPR itu mengaku heran mengapa polisi memakai alasan keamanan dalam pembubaran aksi #2019GantiPresiden. Bagi Muzani, sudah tugas polisi untuk menjaga keamanan.
"Kan tugas polisi kalau ada gangguan mengamankan itu dong. Polisi dibiayai dengan uang negara, dengan dana yang cukup besar, memelihara menjaga jalannya demokrasi," ucapnya.
Muzani masih heran mengapa BIN sampai ikut memulangkan Neno. BIN menurutnya tampak seperti Intel melayu atau norak.
"Apalagi kemudian lebih geli lagi dalamnya terlibat BIN, Kabinda. Kabinda itu adalah tugasnya kalau membaca UU BIN itu tugasnya memberi informasi, memperkirakan keadaan, tentang situasi yang akan terjadi. Bukan tampil ke depan," sebut Muzani.
Mungkin karena supaya dianggap kerja barangkali ya, Kabinda mungkin. Ya namanya juga intel melayu, jadi aduh, kesannya jadi norak kalau ada intel seperti itu," sambung dia.
BIN sudah memberi klarifikasi soal Neno yang mengaku dipaksa pulang Kabinda Pekanbaru. Jubir Kepala BIN Wawan Hari Purwanto menyebut, BIN yang diwakili oleh Kabinda (Kepala BIN daerah) di Pekanbaru bertugas untuk memastikan aturan terlaksana. Dalam hal ini tidak adanya izin dari polisi terhadap deklarasi #2019GantiPresiden yang hendak dihadiri Neno.
Langkah yang diambil Kabinda Riau, menurut Wawan, diperlukan agar tidak terjadi kericuhan sebab adanya penolakan terhadap Neno. Sebab Kabinda di Provinsi merupakan penanggung jawab Kominda (Komite Intelijen Daerah) yang memiliki tugas harus berada di garis depan guna mengambil langkah preventif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
"Hal ini adalah langkah antisipasi agar tidak terjadi bentrokan dengan masyarakat yang menolak kehadiran Neno," ucap Wawan sebelumnya.
"BIN bertugas menjaga marwah konstitusi, demikian juga BINDA bertugas untuk tetap menjaga tegaknya aturan dan ketertiban di daerah," tambahnya.
|
0 komentar:
Posting Komentar